Apa Bedanya Amil Zakat dan Panitia Zakat, serta Bagaimana Implikasi Hukumnya?

Dalam perspektif hukum dan syariat Islam, amil zakat adalah seseorang yang secara resmi diangkat oleh pemerintah atau lembaga pengelola zakat untuk melaksanakan tugas penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat. Sementara itu, panitia zakat adalah seseorang yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat yang pada umumnya belum memiliki legalitas formal sebagai amil zakat. Karena itu, kedudukan panitia zakat lebih tepat dipahami sebagai perwakilan muzakki atau pihak yang membantu menyalurkan zakat.

Perbedaan antara amil zakat dan panitia zakat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam pengelolaan zakat. Amil zakat yang diangkat secara resmi berhak memperoleh bagian dari dana zakat karena termasuk salah satu golongan (ashnaf) penerima zakat, dengan ketentuan maksimal sebesar seperdelapan dari total zakat yang dihimpun. Sebaliknya, panitia zakat yang tidak memiliki legalitas resmi tidak termasuk dalam kategori amil sehingga tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat yang dikelola.

Selain itu, amil zakat memiliki legitimasi dalam pengelolaan zakat. Zakat yang diserahkan kepada amil resmi telah dianggap sah secara syariat meskipun belum langsung disalurkan kepada mustahik. Berbeda halnya jika zakat diserahkan kepada panitia yang bukan amil resmi, maka zakat tersebut baru dianggap sah setelah benar-benar diterima oleh mustahik yang berhak.

Dalam pelaksanaannya, amil zakat juga diperbolehkan menggunakan sebagian dana zakat untuk kebutuhan operasional sesuai ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan demi mendukung proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat secara optimal. Adapun panitia zakat yang tidak memiliki status sebagai amil tidak diperkenankan mengambil dana zakat untuk kepentingan operasional karena tidak termasuk pihak yang berhak menerima bagian zakat.

Praktik pengelolaan zakat melalui panitia masih banyak ditemukan di masyarakat, umumnya karena faktor kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Pola ini dianggap lebih sederhana dan mudah dijalankan. Namun demikian, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tata kelola zakat sesuai prinsip syariat dan regulasi yang berlaku masih perlu ditingkatkan.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan zakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pengelolaan zakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengelolaan zakat nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah edukatif dan pembinaan kepada masyarakat, BAZNAS Kabupaten Magetan terus mendorong kepada panitia zakat atau pengelola zakat agar menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan kepanjangan dari BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, profesional, dan sesuai syariat, zakat tidak hanya menjadi ibadah individual, tetapi juga dapat berperan sebagai instrumen sosial yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan.