Pemerintah saat ini tengah fokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya keterbatasan ruang fiskal daerah serta adanya efisiensi penggunaan anggaran yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh kebutuhan masyarakat miskin dapat dijangkau secara optimal hanya melalui APBN maupun APBD.

Di tengah kondisi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hadir sebagai mitra strategis Pemerintah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. BAZNAS memiliki keunggulan dalam pelaksanaan program sosial keagamaan yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dengan mekanisme distribusi yang lebih cepat, tepat sasaran, dan fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025, khususnya diktum keempat poin 10, disebutkan bahwa salah satu langkah strategis pengentasan kemiskinan ekstrem adalah mendorong optimalisasi peran badan pengelola dana umat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap potensi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah spiritual, tetapi juga mengandung fungsi sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Apabila dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi, dana ZIS mampu menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program pemberdayaan, zakat dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, hingga mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Selama ini, BAZNAS Kabupaten Magetan telah melaksanakan berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan sanitasi, bantuan pendidikan melalui program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana, bantuan kesehatan, bantuan kemanusiaan, hingga program pemberdayaan ekonomi produktif bagi masyarakat kurang mampu.

Keunggulan pengelolaan dana ZIS terletak pada fleksibilitas dan kecepatan distribusinya. Dalam kondisi tertentu, bantuan dari dana zakat dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang sebagaimana mekanisme anggaran pemerintah. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen pelengkap sekaligus penguat program-program pemerintah daerah dalam menangani persoalan kemiskinan.

Namun demikian, optimalisasi peran zakat tentu membutuhkan dukungan seluruh pihak. Sinergi antara pemerintah, BAZNAS, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan zakat yang berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

Selain itu, peningkatan literasi zakat juga perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Pengelolaan zakat melalui lembaga yang profesional akan meningkatkan akuntabilitas, memperluas manfaat, serta memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran berdasarkan data yang valid dan terintegrasi.

Dalam perspektif hukum dan syariat Islam, amil zakat adalah seseorang yang secara resmi diangkat oleh pemerintah atau lembaga pengelola zakat untuk melaksanakan tugas penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian zakat. Sementara itu, panitia zakat adalah seseorang yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat yang pada umumnya belum memiliki legalitas formal sebagai amil zakat. Karena itu, kedudukan panitia zakat lebih tepat dipahami sebagai perwakilan muzakki atau pihak yang membantu menyalurkan zakat.

Perbedaan antara amil zakat dan panitia zakat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam pengelolaan zakat. Amil zakat yang diangkat secara resmi berhak memperoleh bagian dari dana zakat karena termasuk salah satu golongan (ashnaf) penerima zakat, dengan ketentuan maksimal sebesar seperdelapan dari total zakat yang dihimpun. Sebaliknya, panitia zakat yang tidak memiliki legalitas resmi tidak termasuk dalam kategori amil sehingga tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat yang dikelola.

Selain itu, amil zakat memiliki legitimasi dalam pengelolaan zakat. Zakat yang diserahkan kepada amil resmi telah dianggap sah secara syariat meskipun belum langsung disalurkan kepada mustahik. Berbeda halnya jika zakat diserahkan kepada panitia yang bukan amil resmi, maka zakat tersebut baru dianggap sah setelah benar-benar diterima oleh mustahik yang berhak.

Dalam pelaksanaannya, amil zakat juga diperbolehkan menggunakan sebagian dana zakat untuk kebutuhan operasional sesuai ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan demi mendukung proses penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat secara optimal. Adapun panitia zakat yang tidak memiliki status sebagai amil tidak diperkenankan mengambil dana zakat untuk kepentingan operasional karena tidak termasuk pihak yang berhak menerima bagian zakat.

Praktik pengelolaan zakat melalui panitia masih banyak ditemukan di masyarakat, umumnya karena faktor kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Pola ini dianggap lebih sederhana dan mudah dijalankan. Namun demikian, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tata kelola zakat sesuai prinsip syariat dan regulasi yang berlaku masih perlu ditingkatkan.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan zakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pengelolaan zakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pengelolaan zakat nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah edukatif dan pembinaan kepada masyarakat, BAZNAS Kabupaten Magetan terus mendorong kepada panitia zakat atau pengelola zakat agar menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan kepanjangan dari BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, profesional, dan sesuai syariat, zakat tidak hanya menjadi ibadah individual, tetapi juga dapat berperan sebagai instrumen sosial yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan.